Senin, 10 Januari 2011

Kendala Pembiayaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (freeway) KALTIM


Seperti halnya negara berkembang lainnya, perkembangan kota-kota di Indonesia berlangsung dengan sangat pesatnya. Pertumbuhan kota yang pesat ini mempunyai implikasi, yaitu meningkatnya tuntutan permintaan atas pengadaan dan perbaikan prasarana dan pelayanan perkotaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Begitu pula dengan Provinsi Kalimantan Timur yang daerahnya merupakan daerah yang sampai saat ini terus berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan kota yang dalam hal ini adalah pembangunan jalan bebas hambatan (freeway) Balikpapan - Samarinda - Bontang.


Pembiayaan pembangunan proyek freeway ini menggunakan sumber pembiayaan konvensional dimana dana yang diperoleh merupakan dana dari anggaran pemerintah khususnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total dana yang dianggarkan dalam APBD Kaltim ini merupakan dana yang cukup besar. Sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan  daerah yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Proyek atau kegiatan pembangunan freeway Balikpapan - Samarinda - Bontang ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim senilai Rp. 2 Triliun. Namun dana senilai Rp. 2 Triliun ini hanyalah 30% dari total nilai proyek tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah tentunya memerlukan asupan dana dari pihak lain atau investor atau juga dapat menganggarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai sisa dana yang dibutuhkan, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah pusat.

Dana proyek seringkali terlambat turun, sehingga waktu efektif untuk mengerjakan proyek menjadi terlalu singkat. Tentu saja dengan dana yang kecil dan dikerjakan secara tergesa-gesa, hasil yang didapat tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut dan saling mendukung agar program pambangunan yang dilaksanakan oleh daerah dapat terwujud. Dan bila melakukan kerjasama dengan investor baik investor dalam negeri maupun dari negara lain hendaknya diperhitungkan secara matang agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dana yang dikeluarkan dapat digunakan seefektif mungkin.

Pemerintah daerah saat ini merencanakan agar lebih dahulu menyelesaikan segmen di Samarinda dan balikpapan yang menjadi pusat kemacetan dan tidak mengerjakan proyek freeway ini secara langsung seluruhnya. Tentunya solusi ini sangatlah tepat karena kondisi saat ini sisa dana yang diperlukan belum ada dan belum pasti jadi sebaiknya mengerjakan bagian-bagian yang diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu dana yang digunakan juga sebaiknya menggunakan sistem multi years agar tidak terjadi tindakan yang kurang baik dari oknum-oknum tertentu. Kegiatan pembangunan ini dinilai sangatlah efektif karena dana yang digunakan adalah dana anggaran pemerintah, meskipun nantinya akan bekerjasama dengan pihak investor tentu diharapkan akan mampu menghasilkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan selain itu nantinya dampak dari pembangunan freeway ini akan sangat besar bagi Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dapat menunjang peningkatan perekonomian, penanaman investasi, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan Pembangunan 
Viorentin Gadis Nucifera 
3607.100.029 

18 komentar:

  1. knapa proyek freeway harus ditunda?.. padahal proyek freeway ini sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan jalan tol. dana yang kurang kan dpat diatasi seperti yang anda katakan bekerja sama dengan pemerintah pusat ataupun investor.

    BalasHapus
  2. menurut saya,,strategi melakukan kerja sama dengan pemerintah jalan keluar untuk mengatasi kekurangan dana yang dimiliki oleh pemerintah. namun, dalam kerja sama yang dilakukan diupayakan agar sama-sama saling menguntungkan.

    BalasHapus
  3. terimaksih sani komentarnya :)
    dan saia akan coba menjawab pertanyaannya..
    proyek ini sebenarnya sudah berjalan namun karena sumber dana yang ada masih terbatas dan masih menunggu bantuan biaya lainnya maka pemerintah memilih untuk mengerjakan proyek ini secara berkala..
    :)

    BalasHapus
  4. Tulisan yang cukup membuka mata pembaca dan menjadi pelajaran. bisa dilihat dari tulisan ini bahwa pemerintah juga memiliki kelemahan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur termasuk Freeway ini.

    BalasHapus
  5. Menarik,,,saya rasa kalo kendala dana yang sering turun tidak tepat waktu hal itu sepertinya sudah menjadi tradisi daerah2 wilayah timur' jadi jalani aja"

    "Tapi buat Pemerintah Daerah kalo mau seperti ini terus kapan maju-majunya daerahnya pak?"

    BalasHapus
  6. menarik...dan saya senang sekali jika ini segera terealisasi =)
    tapi vi,apa pendanaannya semua bersumber dari pemerintah?
    apa tidak terlalu memberatkan pemerintah,mengingat banyaknya infrastruktur yang harus dibangun.
    makasih
    -Tiara-

    BalasHapus
  7. saya rasa bekerjasama dengan investor2 lokal juga bisa menjadi solusi untuk pembiayaan pembangunan freeway ini

    atau bisa juga meminta bantuan dari dana APBN (pusat) untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan freewaya

    terimakasih.
    -rizky farandy

    BalasHapus
  8. terimakasih untuk komentar dan tanggapannya :)

    saia akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan..
    untuk tiara, tentunya sebagai warga yang akan menikmati adanya freeway ini saia juga sangat ingin untuk segera direalisasikan..untuk sumber pembiayaannya didapatkan dari dana pemerintah dan bantuan dari investor asing. namun beberapa investor yang menjadi kandidat dalam proyek ini masih harus menunggu keputusan karena masalah kontrak perjanjian yang belum disepakati oleh kedua belah pihak (pemerintah-swasta).

    :)

    BalasHapus
  9. Pemaparan yang menarik,
    Sebagai masukan saja, lebih baik pemerintah menggandeng investor swasta agar dapat menyelesaikan proyek jalan tersebut.
    Dan menurut saya, investor tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.

    BalasHapus
  10. terimakasih untuk saran dan masukkannya.. :)

    BalasHapus
  11. freeway ini ap dikomersilkan sperti jalan Toll?
    klo diadakan kerjasama dengan investor/ swasta harus ditentukan berapa prosentase dana dari pihak swasta, agr terjadi keseimbangan peran antara pmrintah dan swasta.
    mengingat swasta lebih cendenrung untuk mendapatkan profit yng besar .

    BalasHapus
  12. artikel yg menarik..:D
    tp blh tny ya..:D
    dengan pembiayaan yg tersendat2 sperti ini,apakah tidak ada upaya pembiayaan inovatif mnrt anda yg dapat memecahkan masalah tersendat2nya ini?
    makasiih..:)

    BalasHapus
  13. pembangunan freeway semacam studi kasus anda di atas memang sering mengalami kendala dalam pembiayaannya. tidak hanya di Indonesia, negara" berkembang lain pun juga mengalami hal demikian. menurut saya sebaiknya lebih menjalin kerja sama dengan investor dengan harapan biaya pembangunan freeway ini dapat tercukupi dan selesai tepat waktu.

    BalasHapus
  14. terimakasih untuk saran, masukan dan pertanyaannya.. :)

    saia akan coba untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada..
    untuk pertanyaan dari dana, mungkin ada biaya yang harus ditanggung oleh pengguna freeway ini, namun pemrintah pada dasarnya ingin memberikan fasilitas prasarana dan sarana yang memadahi untuk masyarakatnya jadi sepertinya dana yang akan diterapkan tidak akan merugikan masyarakatnya..

    untuk pertanyaan anin, kalau menurut saia strategi pembiayaan pembangunan yang sebaiknya digunakan adalah kerjasama dengan pihak swasta, bisa menggunakan sistem BOT, PPP, atau yang lainnya..namun sumber dana dominan tetap berasal dri pemerintah agar nantinya pemerintah dapat mengontrol dan menentukan tarif yang diberlakukan..

    semoga tanggapan saia ini dapat lebih membantu..

    semoga pembangunan proyek ini dapat segera terealisasi dan tidak terjadi tindakan-tindakan yang tentunya merugikan berbagai pihak..
    terimakasih :)

    BalasHapus
  15. mengutip dari perkataan mba"Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah tentunya memerlukan asupan dana dari pihak lain atau investor atau juga dapat menganggarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai sisa dana yang dibutuhkan, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah pusat". namun hingga saat ini belum ada kepastian sisa dana yang dibutuhkan baik dari pihak investor dan pemerintah pusat maksudnya seperti apa mb'?

    pdhl kan dana yang terbatas kenapa tidak ditanggulangi dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat mb'atau investor mb'..? masi bingung mba' viow..

    BalasHapus
  16. masukan,
    mgkin mekanisme kerjasama yang pernah dilakukan oleh pemerintah, misalnya kerjasama dlm pembangunan jembatan suramadu bisa menjadi referensi dlam penanganan kasus di atas..

    BalasHapus
  17. tanggapan untuk sani, pemerintah sudah menentukan besarnya dana yang akan di tanggung oleh pihak investor namun pemerintah prov kalimantan timur masih menimbang manakah investor yang akan ikut andil dalam pembiayaan pembangunan proyek tersebut..
    hal ini disebabkan oleh adanya kontrak perjanjian yang masih dirasa merugikan pemerintah daerah setempat..
    maka dari itu pemerintah cenderung melakukan pembangunan freeway ini di daerah atau segmen-segmen yang memliki masalah cukup berarti..

    mungkin sekian penjelasannya san..
    makasih untuk tanggapannya :)

    BalasHapus
  18. ulasan yang menarik mengenai pembiayaan pembangunan freeway..
    yang ingin saya tanyakan dalam tulisan saudara ada kutipan:: "Pemerintah daerah saat ini merencanakan agar lebih dahulu menyelesaikan segmen di Samarinda dan balikpapan yang menjadi pusat kemacetan dan tidak mengerjakan proyek freeway ini secara langsung seluruhnya"
    bagaimana urgensi proyek freeway ini dan target waktu penyelesaian dari pemerintah brp lama?? trims

    BalasHapus